Sebagai rekomendasi kebijakan, Komisi III DPRD Kalsel mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memprioritaskan proyek strategis yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas logistik, aksesibilitas masyarakat, dan produktivitas ekonomi, sekaligus memastikan sinergi lintas perangkat daerah.
Komisi III juga merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan intensitas pengawasan lapangan, serta keterbukaan informasi progres pekerjaan kepada publik guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap seluruh program kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026 yang masuk dalam proyek strategis daerah.
BACA JUGA: BREAKING NEWS! Penemuan Mayat di Sungai Lumbah
Di antaranya adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta penguatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi daerah irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan.
