Sementara itu, Bappeda Tanah Bumbu melalui Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), Hasanuddin, mengingatkan bahwa mekanisme tahun ini menuntut ketelitian lebih tinggi.
“Proses penginputan sudah bisa dimulai hari ini atau besok. Kami harapkan seluruh usulan selesai pada 28 Februari karena tahapan perencanaan berikutnya sudah menunggu,” jelasnya.
Hasanuddin menegaskan, setiap usulan wajib mencantumkan kode prioritas. Langkah ini penting untuk memudahkan penyesuaian apabila terjadi pembatasan pagu anggaran di tahap pembahasan selanjutnya.
Selain itu, detail permasalahan serta lokasi kegiatan harus dituliskan secara spesifik guna menghindari tumpang tindih saat verifikasi oleh dinas teknis.
“Sering kali kami kesulitan menentukan mana yang harus didahulukan karena tidak dicantumkan prioritasnya. Tahun ini kami harapkan lebih tertib,” tambahnya.
Menjawab kekhawatiran terkait usulan tahun sebelumnya yang belum terealisasi, Bappeda memastikan tetap membuka ruang solusi.
Meski SIPD-RI tidak otomatis menarik data lama, rekapitulasi manual akan dilakukan agar usulan mendesak tetap bisa diajukan kembali dalam perencanaan 2027.
Dengan komitmen waktu yang lebih terukur ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap perencanaan pembangunan tidak lagi sekadar rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menjadi proses strategis yang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
(Wartabanjar.com/Haidar)
Editor Restu
