WARTABANJAR.COM - Hingga awal 2026, terdapat tiga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di daerah yang masih dikenai sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Tiga TPA masing-masing berlokasi di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, melalui Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL), Hardini Wijayanti, menjelaskan bahwa hingga saat ini sanksi terhadap ketiga TPA tersebut secara administratif belum dicabut.

Baca Juga Satreskrim Polres Tanah Laut Obrak-Abrik Lokasi PETI di Desa Pemalongan

“Setahu kami, ketiganya memang masih belum dicabut sanksinya. Namun untuk Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, peluang pencabutan sanksi cukup besar karena perbaikan sudah dipenuhi dan progresnya dilaporkan secara berkala kepada Kementerian,” kata Hardini, Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).

Hardini menjelaskan, kondisi TPA di masing-masing daerah memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda. Untuk Kota Banjarmasin, TPA setempat sudah ditutup dan tidak lagi menerima sampah, sehingga seluruh sampah kota dialihkan ke TPA Regional Banjarbakula.

Sementara itu, TPA di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin sanksinya bukan penutupan tetapi revitalisasi dan perbaikan, sehingga masih memungkinkan menerima sampah selama proses pembenahan berlangsung.

“Kalau Banjar dan Tapin itu sifatnya perbaikan dan penataan. Mereka masih bisa menerima sampah sambil melakukan revitalisasi. Berbeda dengan Banjarmasin yang memang sudah ditutup total,” jelasnya.

Ia menambahkan, kewenangan pengelolaan sampah pada dasarnya berada di pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan Pemprov Kalsel memiliki kewenangan pada pengelolaan TPA regional yang melayani lima kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sejatinya sudah cukup lama berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala, terutama lemahnya monitoring, evaluasi, serta keterbatasan anggaran di daerah.

“Rata-rata anggaran pengelolaan sampah di kabupaten/kota memang masih sangat terbatas, baik di DLH maupun sektor pendukung seperti PU. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan daerah bisa meningkatkan alokasi anggaran dan kapasitas personel untuk pengelolaan sampah yang lebih ideal,” tambahnya.