WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Banua.
DPRD Kalsel memastikan hal ini dalam forum pembahasan, bahwa setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, tepat sasaran, dan mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi warga Kalsel.
Kegiatan ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dalam forum tersebut, DPRD Kalsel membahas ejumlah isu penting, antara lain terkait transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, dan program prioritas pembangunan.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kalsel ingin memastikan agar APBD 2026 tidak hanya tersusun sesuai regulasi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, yang hadir langsung dalam forum ini menyampaikan bahwa masukan dari Kemendagri menjadi pegangan penting DPRD dalam menata APBD.
