Ia menambahkan, saran dan masukan dari Kemendagri akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kalsel dalam pembahasan APBD 2026.
Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
Melalui forum ini, Banggar DPRD Kalsel kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (wartabanjar.com/dprdkalsel)
Editor: Yayu
