BACA JUGA: MESIN BERMASALAH! Pesawat Garuda Putar Balik, 137 Penumpang Panik, Netizen: Lagi-lagi Boeing
“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita di Kalimantan Selatan tidak sempit, sehingga bisa diakomodasi semuanya. Akan tetapi ketika ada transfer keuangan daerah yang ditunda lagi dari pemerintah pusat, itu kami akan memilih dulu mana yang harus diprioritaskan,” ujarnya, dikutip dari laman DPRD Kalsel, Minggu (21/9/2025).
Ia menambahkan, saran dan masukan dari Kemendagri akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kalsel dalam pembahasan APBD 2026.
Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
Melalui forum ini, Banggar DPRD Kalsel kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (wartabanjar.com/dprdkalsel)
Editor: Yayu
