“Meski anggaran menurun, kami bersama DPRD akan memastikan APBD 2026 tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” tegas Abdul Hadi.
Arah Kebijakan
Sekretaris DPRD, H Tamrin, membacakan draft kesepakatan yang berisi arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dan panduan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi seluruh SKPD. Ketua DPRD Linda Wati menambahkan, dokumen KUA-PPAS ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan RAPBD 2026.
Meski harus berhadapan dengan penurunan anggaran, Pemkab Balangan memastikan arah pembangunan tetap terjaga: infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.(Wartabanjar.com/Alfi)
editor: nur muhammad
