WARTABANJAR.COM – Pemerintah Filipina mengambil langkah drastis untuk menyelamatkan para petaninya. Presiden Ferdinand Marcos Jr. resmi menghentikan impor beras selama 60 hari, terhitung mulai 1 September 2025. Keputusan ini muncul sebagai respons atas anjloknya harga gabah yang semakin mengancam kelangsungan hidup petani lokal. Langkah penghentian impor diambil di bawah kewenangan Rice Tariffication Law, yang memberi hak kepada presiden untuk menunda atau membatasi impor beras guna melindungi pasar domestik. “Penangguhan ini adalah tindakan yang terukur dan fleksibel. Kami bisa membatalkannya kapan saja jika kondisi berubah,” ujar Francisco P. Tiu Laurel Jr., Menteri Pertanian Filipina, seperti dikutip dari laman resmi Departemen Pertanian, Rabu (6/8/2025). Harga Gabah Jatuh di Titik Terendah Di sejumlah daerah, harga gabah kini hanya 8 peso per kilogram atau sekitar Rp2.278 (kurs 1 peso = Rp284,83). Angka ini bahkan tidak menutupi biaya produksi, terutama bagi petani paling efisien sekalipun. BACA JUGA:TRAGEDI LAUT DI SANUR: Kapal Cepat Bali Dolphin Cruise II Terbalik, 2 WNA China Tewas “Kita ibarat berjalan di atas tali. Taruhannya tinggi. Kita harus mencapai titik keseimbangan antara melindungi petani dan menjaga stabilitas harga bagi konsumen,” tambah Tiu. Sebelumnya, Departemen Pertanian telah mengusulkan kenaikan tarif impor beras dari 15 persen menjadi 25 bahkan 35 persen. Namun, Presiden Marcos memilih untuk menunda keputusan tersebut dan terlebih dahulu mengevaluasi efek dari kebijakan penghentian impor ini. Tarif Pernah Dipangkas, Kini Situasi Berbalik Sebagai informasi, pada Juli 2024, pemerintah memangkas tarif impor beras dari 35 persen menjadi 15 persen demi menekan lonjakan harga beras yang kala itu melambung. Kini, situasi berbalik: harga jatuh terlalu rendah, dan petani pun terdampak. “Jika kebijakan ini mampu menaikkan harga di tingkat petani dan memperbaiki pendapatan mereka, maka kami mungkin tidak perlu menaikkan tarif lagi,” jelas Tiu. Penangguhan ini juga akan digunakan sebagai waktu evaluasi. Pemerintah Filipina ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak positif bagi jutaan rakyatnya, khususnya para petani kecil yang paling rentan. “Yang terpenting adalah membuat keputusan yang tepat, karena jutaan nyawa bergantung pada hasilnya,” tegas Tiu menutup pernyataannya.(Wartabanjar.com/News5PH/kompascom/berbagai sumber) editor: nur muhammad