BPS juga untuk pertama kalinya merilis angka kemiskinan ekstrem bersamaan dengan angka kemiskinan nasional sebagai bentuk komitmen BPS untuk memenuhi amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.

Kondisi ini lebih baik dibanding Maret 2024, dimana kemiskinan ekstrem tercatat 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

Tingkat Ketimpangan Indonesia turun

BPS turut mencatat bahwa tingkat ketimpangan Indonesia juga mengalami penurunan.

Tingkat ketimpangan diukur melalui gini ratio, dimana nilainya berada di antara 0 dan 1.

Semakin tinggi nilai gini ratio berarti semakin tinggi ketimpangan.

Pada Maret 2025, angka gini ratio tercatat 0,375 atau turun dari 0,381 pada September 2024.  

Ketimpangan di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 0,395, lebih rendah 0,007 poin jika dibandingkan dengan September 2024. ​

Sementara itu, ketimpangan di perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,299, lebih rendah 0,009 poin jika dibandingkan dengan September 2024. ​

​Secara spasial, pada Maret 2025, terdapat 31 provinsi dengan tingkat ketimpangan di bawah angka nasional, sementara 7 provinsi memiliki tingkat ketimpangan di atas angka nasional. ​

BPS mencatat tingkat ketimpangan tertinggi tercatat di DKI Jakarta, sebesar 0,441, sedangkan tingkat ketimpangan terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, dengan angka 0,222.

  1. Papua Pegunungan 30,03%
  2. Papua Tengah 28,9%
  3. Papua Barat 20,66%
  4. Papua Selatan 19,71%
  5. Papua 19,16%
  6. Nusa Tenggara Timur 18,6%
  7. Papua Barat daya 17,95%
  8. Maluku 15,38%
  9. Gorontalo 13,24%
  10. Aceh 12,33%
  1. Bali 3,72%
  2. Kalimantan Selatan 3,84%
  3. DKI Jakarta 4,28%
  4. Kepulauan Riau 4,44%
  5. Kepulauan Banga Belitung 5%
  6. Kalimantan Timur 5,17%
  7. Kalimantan Tengah 5,19%
  8. Sumatera Barat 5,35%
  9. Kalimantan Utara 5,54%
  10. Banten 5,63%