Tak sedikit pula warganet yang menyindir keras gaya komunikasi para pejabat, yang dinilai makin menjauh dari harapan rakyat. Arah kebijakan dinilai membahayakan privasi dan martabat warga negara.
“Siap-siap setelah data di tangan pihak asing, harkat, martabat, dan harga diri dipertaruhkan,” tulis seorang netizen.
Menyusul polemik ini, seruan untuk evaluasi posisi menteri hingga pembatalan kerja sama data ramai digaungkan. Belum ada tanggapan baru dari istana atau kementerian terkait reaksi keras masyarakat ini.(Wartabanjar.com/newsfromindonesia/berbagai sumber)
editor: nur muhammad
