WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Wacana mengejutkan datang dari Komnas Haji! Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebut peluang Indonesia menambah kuota haji semakin terbuka lebar jika pemerintah serius membuka opsi transportasi jalur laut untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Mustolih mengungkapkan, Arab Saudi tengah menargetkan kapasitas hingga 5 juta jemaah pada tahun 2030. Jika jalur laut dibuka, negara pengirim jemaah seperti Indonesia diprediksi akan mendapatkan imbas positif berupa penambahan kuota signifikan. "Dengan dibukanya jalur laut, kuota jemaah bisa otomatis meningkat. Ini peluang yang harus kita sambut," ujar Mustolih, Sabtu (12/7/2025). Menurutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah mengantisipasi lonjakan jemaah masa depan dengan membuka opsi transportasi alternatif. Mustolih menilai langkah Menag tersebut sebagai strategi jangka panjang yang visioner. BACA JUGA:Dua Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Masih di Arab Saudi, Kepala Kemenag: 1 Hilang, 1 Sakit "Saya kira Menag sedang membaca arah masa depan. Kuota haji bisa saja dibuka luas oleh pemerintah Saudi. Maka opsi jalur laut sangat relevan,” tambahnya. Transportasi Laut: Peluang atau Perlu Perhitungan Ulang? Meski tampak menjanjikan, Mustolih tak menampik tantangan besar yang menyertai. Salah satunya adalah durasi perjalanan laut yang bisa menghabiskan waktu jauh lebih lama dibandingkan jalur udara. “Kehidupan hari ini menuntut efisiensi waktu. Jadi kajian mendalam terkait durasi perjalanan sangat krusial,” jelas Mustolih. Selain waktu, aspek biaya dan perlindungan jemaah selama perjalanan laut juga menjadi fokus perhatian. “Jangan sampai biaya membengkak atau perlindungan jemaah jadi longgar,” tegasnya. Menag Umar: Indonesia Punya Rekam Jejak Haji Lewat Laut Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menghidupkan kembali wacana penggunaan kapal laut untuk haji, yang sempat populer di era terdahulu. Ia menyebut Indonesia punya sejarah panjang dalam penggunaan kapal seperti Kapal Gunung Jati untuk memberangkatkan jemaah. "Dulu, perjalanan bisa sampai tiga hingga empat bulan. Tapi sekarang teknologinya beda. Kapalnya bisa lebih besar dan cepat," ujar Nasaruddin dalam agenda resmi di Kantor Kemenko PMK, Kamis (10/7/2025). Meski begitu, Menag menegaskan belum ada pembahasan teknis detail dalam lingkup pemerintah. Namun ia membuka kemungkinan besar jika sektor swasta ikut ambil bagian, tarif bisa lebih terjangkau. "Kalau banyak perusahaan yang bersaing, harga bisa ditekan. Tapi kalau pemain tunggal, bisa mahal," tandasnya. Meskipun masih dalam tahap wacana, opsi jalur laut bisa menjadi game changer dalam pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Dengan potensi penambahan kuota dan efisiensi biaya (jika dikelola optimal), pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif dan terbuka terhadap peluang ini.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad