“Ada guru yang sudah punya lima siswa, tapi belum juga memenuhi syarat karena belum terdaftar sebagai kelompok belajar resmi. Itu membuat banyak guru tersingkir dari bantuan insentif,” jelas Suranti.
Selain persoalan rombel, Suranti juga menyoroti soal pendidikan guru. Banyak guru TK dan PAUD di Banjarbaru yang belum memiliki ijazah S-1, padahal hal itu kini menjadi salah satu syarat administratif untuk mendapatkan insentif.
“Kami butuh dukungan beasiswa dari pemerintah daerah agar guru-guru bisa menempuh pendidikan tinggi dan memenuhi syarat formal,” tambahnya.
Disdik Banjarbaru: Kami Lakukan Pendataan Ulang
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru, Dedy Soetoyo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan verifikasi dan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru.
“Masalahnya, banyak guru TK masih lulusan SMA, sementara sekarang standar minimal harus S-1. Kami sedang diskusikan kemungkinan solusinya, termasuk peluang pemberian beasiswa,” terang Dedy.
Ia menambahkan, pemkot juga sedang menyusun strategi mendorong sekolah swasta agar meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memperbaiki jumlah rombel, serta mendorong akreditasi sekolah sebagai syarat tambahan dalam sistem insentif ke depan.
“Harapan kita, ke depan semua guru TK, termasuk yang dari swasta, bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan hak yang adil,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/IKhsan)
editor: nur muhammad
