WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Puluhan guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru akhirnya angkat suara. Mereka mendatangi Gedung DPRD Banjarbaru, Rabu (9/7/2025), untuk menagih kejelasan pencairan insentif yang belum juga mereka terima. Dengan membawa harapan dan keresahan, para guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala (K3) TK Banjarbaru ini menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat, berharap ada solusi konkret atas ketimpangan insentif yang masih terjadi. 119 Guru Belum Tersentuh Insentif Ketua K3 TK Banjarbaru, Suranti, membeberkan bahwa dari sekitar 400 guru TK dan PAUD, hanya 281 orang yang sudah menerima insentif. Sisanya, sebanyak 119 guru, hingga kini belum tersentuh bantuan. "Padahal banyak di antara mereka sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai guru honorer. Kami sangat kecewa, karena mereka juga layak mendapat perhatian," ujar Suranti penuh haru. BACA JUGA:DETIK-DETIK Bocah 14 Tahun di Kutai Kartanegara Diterkam dan Diseret Buaya, Lengah Saat Memancing! Terganjal Syarat Rombel dan Ijazah Masalah utama yang kerap dihadapi adalah persyaratan rombongan belajar (rombel) dan kualifikasi pendidikan. Berdasarkan aturan Kemendikbud, satuan pendidikan wajib memiliki minimal lima peserta didik agar bisa memenuhi syarat pencairan insentif. Namun di lapangan, banyak guru TK menghadapi kenyataan sulit: jumlah siswa yang sedikit dan belum memiliki kelompok bermain formal. "Ada guru yang sudah punya lima siswa, tapi belum juga memenuhi syarat karena belum terdaftar sebagai kelompok belajar resmi. Itu membuat banyak guru tersingkir dari bantuan insentif," jelas Suranti. Selain persoalan rombel, Suranti juga menyoroti soal pendidikan guru. Banyak guru TK dan PAUD di Banjarbaru yang belum memiliki ijazah S-1, padahal hal itu kini menjadi salah satu syarat administratif untuk mendapatkan insentif. "Kami butuh dukungan beasiswa dari pemerintah daerah agar guru-guru bisa menempuh pendidikan tinggi dan memenuhi syarat formal," tambahnya. Disdik Banjarbaru: Kami Lakukan Pendataan Ulang Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru, Dedy Soetoyo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan verifikasi dan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru. "Masalahnya, banyak guru TK masih lulusan SMA, sementara sekarang standar minimal harus S-1. Kami sedang diskusikan kemungkinan solusinya, termasuk peluang pemberian beasiswa," terang Dedy. Ia menambahkan, pemkot juga sedang menyusun strategi mendorong sekolah swasta agar meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memperbaiki jumlah rombel, serta mendorong akreditasi sekolah sebagai syarat tambahan dalam sistem insentif ke depan. "Harapan kita, ke depan semua guru TK, termasuk yang dari swasta, bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan hak yang adil," pungkasnya.(Wartabanjar.com/IKhsan) editor: nur muhammad