“DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong pembentukan regulasi yang berpihak kepada UMKM dan perlindungan konsumen,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Sartono, mengakui bahwa pihaknya belum memiliki kewenangan langsung dalam hal pengawasan.
Namun, hal tersebut tidak mengurangi komitmen mereka dalam mendukung tumbuh kembang UMKM di Banjarbaru. Melalui koordinasi dan sinergi dengan dinas atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, mereka siap berperan aktif dalam memastikan proses pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Kami dari dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja tidak memiliki fungsi pengawasan langsung. Namun kami siap berkoordinasi dengan dinas terkait agar pembinaan dan pengawasan UMKM di Banjarbaru bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menyelenggarakan pembinaan yang menyeluruh bagi seluruh pelaku UMKM.
Namun pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan komunikasi dan dukungan lintas sektor. (MCBJB)
Editor Restu
