Iran ingin menyingkirkan pasukan Amerika Serikat (AS) di kawasan.
Kantor berita Iran, ISNA melaporkan undang-undang tersebut berisi 16 pasal dengan judul ‘Pembalasan Iran.’
Pada Selasa (5/1/2025), media Al Arabiya melaporkan undang-undang ini diajukan sebagai bagian dari respons pembunuhan komandan Pasukan Al Quds Qassem Soleimani tahun lalu.
Ini menandai satu tahun pembunuhan Soleimani pada Januari lalu, bersama pemimpin milisi Irak dalam serangan drone AS.
Iran merespons serangan itu dengan menembakan roket ke pangkalan militer AS di Irak yang memicu ketegangan di kawasan tersebut.
Undang-undang ini mewajibkan pemerintah Iran untuk mengambil tindakan yang diperlukan mengarah pada ‘eliminasi’ Israel pada Maret 2041.
Iran juga ingin mengakhiri blokade Israel di Jalur Gaza dengan mengirimkan komoditas gratis maupun berbayar.
ISNA menambahkan undang-undang ini juga mendorong pendanaan dan pengorganisasian pengerahan pasukan di Selatan Lebanon yang berbatasan dengan Israel dan Dataran Tinggi Golan.
BACA JUGA: Banjir Rob di Muara Sungai Barito Mulai Esok Kamis 17 April
Dengan slogan ‘Bebaskan Golan’ dan ‘hak memulangkan pengungsi Palestina’.
Rancangan undang-undang itu juga mewajibkan pemimpin pemerintah Iran di masa depan mengirimkan bantuan kemanusian setiap tiga bulan ke milisi Houthi untuk ‘menghancurkan pengepungan di Yaman’.
Bantuan tersebut berupa obat-obatan, makanan dan bahan bakar.
