Namun demikian, Apindo juga menilai dalam implementasinya, relaksasi impor perlu diikuti dengan langkah-langkah penguatan terhadap industri dalam negeri, khususnya sektor padat karya yang rentan terhadap banjir produk impor murah.
“Apindo memandang penting adanya pengawasan ketat terhadap potensi dumping dan penyelundupan, serta percepatan penguatan kebijakan trade remedies untuk melindungi pasar domestik secara adil,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga mendukung penuh perhatian Presiden terhadap reformasi bea cukai dan tindakan tegas terhadap praktik yang merugikan industri nasional.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor, sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.
“Yang jelas kemarin, saya sudah memberi perintah kepada Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua DEN untuk menghilangkan kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor, dipersilakan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.
Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda. (Berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
