Menteri PPPA Dorong Peran Perempuan Muslimah sebagai Agen Perubahan untuk Ketahanan Nasional
WARTABANJAR.COM, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pentingnya peran perempuan muslimah sebagai agen perubahan dalam memperkuat ketahanan nasional. Hal ini disampaikan dalam Pembukaan Muzakarah Nasional Cendekiawan Muslimah dan Mukernas Perempuan ICMI Tahun 2026, Jumat (17/4).
Tantangan Multidimensional
Menurut Menteri PPPA, perempuan masih menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses sumber daya, hingga beban kerja berlapis di tengah krisis global. Ia menyoroti masih adanya ketidakadilan di ruang kerja, termasuk perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.
Dampak Perubahan Iklim
Selain itu, perempuan juga menjadi kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim dan transisi energi. Arifah berharap momentum muzakarah mampu memaksimalkan potensi perempuan yang selama ini bergerak dalam keterbatasan.
Fondasi Bangsa yang Tangguh
“Perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan membentuk masyarakat tangguh, dan masyarakat tangguh akan menjadi fondasi bangsa yang maju, adil, dan berkelanjutan,” tegas Menteri PPPA.
Agenda Strategis ICMI
Ketua Umum Perempuan ICMI, Welya Safitri menjelaskan bahwa Muzakarah Nasional ini dirancang sebagai wadah literasi untuk merumuskan konsep strategis pembangunan bangsa. Fokus utama kegiatan adalah menghasilkan pemikiran komprehensif yang dituangkan dalam Buku Muzakarah, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam perspektif perempuan.
Bonus Demografi dan Digitalisasi
Ketua Panitia Pelaksana, Azimah Subagyo menambahkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh dinamika bonus demografi dan digitalisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia unggul serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi poin krusial. Sinergi lintas sektor diperlukan agar perempuan mampu memberikan kontribusi nyata dalam keluarga, masyarakat, hingga kebijakan publik. (Wartabanjar.com/andi)
Editor: Andi Akbar