WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Menteri Agama (Menag) Nazarudin Umar menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025.
Kedatangan Menag ke lembaga antirasuah itu, untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H patut diapresiasi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj.
Menurutnya, inisiatif semacam ini sudah sangat tepat dengan melibatkan lembaga anti rasuah sejak dini.
Sehingga pengawasan bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindakan maupun kebijakan yang bisa menjurus pada praktik koruptif mulai dari hulu sampai dengan hilir.
“Dengan begitu, penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan,” sebut Mustolih Siradj melalui keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).
“Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag,” sambungnya.
Komnas haji, kata Mustolih, berharap pertemuan antara Menag yang didampingi Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan Kepala BP Haji (Badan Penyelenggara Haji) dengan Ketua KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial.
Menurutnya, harus ada tindak lanjut yang kongkret dan nyata.
Mustolih mengatakan bahwa KPK perlu membentuk tim yang diterjunkan pada tiga fase penting penyelenggaraan haji. Pertama, di tahap pra musim haji.
Yaitu, pada proses penandatanganan kontrak-kontrak dari mulai asuransi, penerbangan, pengadaan konsumsi, hotel, pemondokan, bus angkutan jemaah dan berbagai kontrak pengadaan lainnya baik di tanah air maupun di tanah suci.