Baca juga: Kementerian ATR BPN Catat Puluhan Ribu Kasus Sengketa Lahan
“Kementerian PU ini sebetulnya bukan instansi pemegang program, lebih ke pendukung. Contoh swasembada pangan dukungannya apa. Misalnya, bendungan ini oleh Kementerian PU sudah selesai dikerjakan, tetapi bangunan pendukungnya seperti irigasi belum jalan sehingga belum bisa dimanfaatkan ini jadi tidak efektif. Kuncinya, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah,” kata Deputi Aryanto.
Lebih lanjut, Deputi Aryanto menerangkan perlu melakukan sinkronisasi terutama terkait program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi dan pendidikan. Diharapkan Kementerian PU dapat melakukan refocussing yang berfokus ke sana.
“Mohon disinkronkan program di Kementerian PU dengan program pemerintah. Kita harus tahu prioritas mana yang harus kita kejar, dengan uang yang terbatas kita optimalisasi yang mana,” tambah Deputi Aryanto.
Baca juga: Kementerian ATR BPN Catat Puluhan Ribu Kasus Sengketa Lahan
Selain swasembada pangan, Kementerian PU turut berpartisipasi pada program swasembada energi melalui PLTM dan PLTS Terapung di bendungan. Di bidang pendidikan, direncanakan pada TA 2025 Kementerian PU akan melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari 11.420 unit sekolah dan 22 unit perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, Kementerian PU berpartisipasi menurunkan angka stunting melalui infrastruktur sanitasi dan air bersih.
Saat ini kementerian PU sedang menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tengah disusun oleh Bappenas. “Untuk mensinkronisasi sehingga di 2025 kita tidak meleset. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu harus dilaksanakan supaya target rencana tidak meleset,” tutup Diana. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
