WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat pengelolaan isu publik serta reputasi pemerintah di era digital melalui Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026.

Komitmen tersebut dituangkan dalam Deklarasi Public Communication Summit yang dibacakan bersama oleh perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan monitoring isu sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga reputasi pemerintah sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

“Di era digital saat ini, responsivitas dan pengelolaan isu sejak dini menjadi kunci. Komunikator publik harus hadir cepat, akurat dan empatik,” tegasnya.

Subhan menjelaskan, seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah bersepakat membangun sistem koordinasi yang lebih solid dalam melakukan monitoring, analisis serta penanganan isu di ruang digital.

Selain itu, komunikasi publik yang dijalankan pemerintah juga diharapkan mampu mengedepankan prinsip responsif, transparan dan kredibel.

”Kecepatan penyampaian informasi harus diimbangi dengan akurasi agar pesan yang disampaikan pemerintah dapat diterima dan dipercaya masyarakat,” ungkapnya.

Pemprov Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus mendorong kesamaan persepsi dan penguatan sinergi antardaerah dalam menghadapi dinamika informasi yang berkembang di ruang publik.

”Upaya tersebut kami harapkan dapat menciptakan penyebaran informasi yang berimbang sekaligus membangun narasi positif di tengah masyarakat,” jelas Subhan.

BACA JUGA: Diikuti 73 Peserta, Diskominfo Tabalong Gelar Bimtek Penyusunan DIK Bagi PPID Pelaksana

BACA JUGA: Komisi III DPRD Tabalong Dorong Optimalisasi Kerja Sama Media dengan Diskominfo