WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan adanya kenaikan anggaran untuk
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Hal itu terungkap dalam gelar rapat pembahasan program kerja Tahun Anggaran (TA) 2025 bersama dengan dengan Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Selasa (29/10/24) siang di lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim, menyampaikan dalam rapat ini dibahas terkait Laporan Realisasi Anggaran TA 2024, Pemaparan Rencana Kerja Anggaran TA 2025, Pemaparan Kegiatan Prioritas TA 2025, serta kendala yang dihadapi Satpol PP dan Damkar.
“Mereka (Satpol PP dan Damkar) mengeluhkan tentang (belum adanya) gedung kantor, kemudian terkait penanganan gepeng (gelandangan dan pengemis), (tugas) mereka melakukan penangkapan (penertiban), tapi mereka juga yang harus mengeluarkan uang (untuk pembinaan), sehingga sulit juga kalau anggaran tidak sesuai,” tutur Habib Hamid.
Lebih lanjut Habib Hamid mengatakan salah satu persoalan yang terjadi sekarang adalah belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Satpol PP dan dinas terkait dalam hal penertiban gepeng.
Seringnya gepeng yang telah ditertibkan oleh Satpol PP kemudian diserahkan ke Dinas Sosial atau ke Rumah Singgah untuk dibina, namun selang bebarapa jam saja, gepeng tersebut sudah dilepas dan kembali turun ke jalan.