WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, ia didampingi para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Senin (9/9/2024). Berdasarkan rapat kerja sebelumnya dengan Kementerian/Lembaga terkait, Komisi V menyetujui pagu anggaran yang telah diusulkan pada TA 2025. Adapun pagu kebutuhan anggaran bagi Kementerian PUPR pada TA 2025 ditetapkan sebesar Rp136,944 triliun. Menteri Basuki mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI atas kerja sama dan kolaborasi yang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Atas nama keluarga besar Kementerian termasuk Balai-Balai di seluruh Indonesia dirinya berterima kasih atas semua pengawasan dan atensi yang telah diberikan. Baca juga: Tahanan KPK Nyanyi: Pengganti Kabel Data Bayar Rp.500 Ribu, Tak Bayar Iuran Diisolasi "Selama ini, Rapat Kerja Komisi V DPR RI sangat membantu dan mendorong kami, khususnya saya untuk dapat memberikan koreksi kepada para pimpinan Eselon 1 di Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki. Menurut Menteri Basuki, raker kali ini merupakan momen terakhir yang istimewa dalam mengenang kebersamaan dan kolaborasi selama 10 tahun terakhir. "Menurut saya dari Kementerian PUPR sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI, memang tidak mudah membina hubungan kekeluargaan seperti bersama Komisi V DPR RI ini. Kita terus menjaga komunikasi, pengertian, kesepahaman, namun tetap professional,” kata Menteri Basuki. Menteri Basuki juga berharap, silaturahmi Komisi V DPR RI dengan para mitra kerja akan tetap terjaga nantinya. Dirinya siap ditegur jika dalam kunjungan lapangan ada yang tidak sesuai. Baca juga: Menpan RB Sepakat DPR Hapus Penjelasan Aturan Soal Wakil Menteri Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin RKA-K/L tersebut juga mengapresiasi kinerja yang baik dari seluruh mitra kerjanya, termasuk Kementerian PUPR. Komisi V DPR mengawal anggaran tentu dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dan dalam pengawasan tersebut, kami harus menempatkan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Ketua Lasarus. Dirinya juga berharap, kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin dapat menjadi bekal dan rujukan yang baik bagi periode selanjutnya. Dan juga, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR didampingi mitra kerja Komisi V DPR RI yang lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, BMKG, dan BNPP/ Basarnas. (Sidik Purwoko) Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Saksikan Laga Timnas Indonesia Kontra Australia, Besok Editor: Sidik Purwoko