WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pakar transportasi menyayangkan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Akibatnya, pemangkasan anggaran ini akan menambah beban program transportasi yang harus dilanjutkan.
“Slogan Nusantara Baru, Indonesia Maju tidak berlaku di sektor transportasi. Pemangkasan anggaran menjadikan transportasi Indonesia tidak akan maju alias kemunduran. Terlebih anggaran transportasi perintis juga ikut dipangkas bahkan kemungkinan ada yang dihilangkan.” kata Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Menurutnya, anggaran Kemenhub yang mendapat anggaran Rp 34,7 triliun pada 2020 sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024 pagunya meningkat menjadi Rp 38,9 triliun, sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I-2024.
Baca juga: Maresca Remehkan Cedera Hamstring Palmer, Begini Perkembangannya
Namun, pada Rancangan APBN 2025, sesuai Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), pagu anggaran Kemenhub menyusut menjadi Rp 24,8 triliun.
“Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata tersebut.
Sebenarnya, lanjut Djoko, banyak proyek di sektor transportasi yang bisa dikerjakan dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta. Swasta mendapat konsesi.