WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Pakar transportasi menyayangkan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Akibatnya, pemangkasan anggaran ini akan menambah beban program transportasi yang harus dilanjutkan. "Slogan Nusantara Baru, Indonesia Maju tidak berlaku di sektor transportasi. Pemangkasan anggaran menjadikan transportasi Indonesia tidak akan maju alias kemunduran. Terlebih anggaran transportasi perintis juga ikut dipangkas bahkan kemungkinan ada yang dihilangkan." kata Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Menurutnya, anggaran Kemenhub yang mendapat anggaran Rp 34,7 triliun pada 2020 sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024 pagunya meningkat menjadi Rp 38,9 triliun, sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I-2024. Baca juga: Maresca Remehkan Cedera Hamstring Palmer, Begini Perkembangannya Namun, pada Rancangan APBN 2025, sesuai Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), pagu anggaran Kemenhub menyusut menjadi Rp 24,8 triliun. "Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata tersebut. Sebenarnya, lanjut Djoko, banyak proyek di sektor transportasi yang bisa dikerjakan dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta. Swasta mendapat konsesi. Jalan tol, misalnya, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya. Baca juga: Kementerian PUPR Sampaikan Realisasi Capaian Fisik Pada DPR "Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan itu membuat pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Pagu anggaran Rp 24,8 triliun dinilai sangat kurang," katanya seperti dikutip Wartabanjar.com dari keterangan tertulisnya. Kemenhub mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan penghasil tambang (mineral). Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja, tidak dipikirkan kesejahteraan warganya. "KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama," katanya. Baca juga: Man City Gerak Cepat Boyong Kembali Ilkay Gundogan Sesuai Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), proyeksi kebijakan strategis Kemenhub pada 2026-2029 adalah mengembangkan konektivitas. Hal itu mencakup, pertama, meningkatkan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional. Kedua, meningkatkan efektivitas konektivitas backbone antarpulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Persoalan konektivitas itu, sebaiknya tidak hanya dijawab oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dinanti tindak lanjutnya untuk mengupayakan fasilitas dan sistem penghubung antardaerah. Pemda perlu memiliki misi yang sama guna mengupayakan transportasi berkelanjutan agar menjalankan visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat. (Sidik Purwoko) Baca juga: Jumat Berkah, Bakal Cawabup Syairi Mukhlis Bagikan Ratusan Nasi Kotak Editor: Sidik Purwoko