Drajad mengatakan, Eddy merupakan pemimpin di Komisi VII DPR yang memiliki mitra kerja di sektor energi sehingga ia memahami efisiensi BBM.
“Yang bersangkutan (Eddy Soeparno) pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Drajad memastikan, anggaran program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada, melainkan dari sumber-sumber pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi dan tanpa harus menaikkan tarif pajak.
“Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil yaitu, hak negara yang sudah inkracht. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua, perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun, ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar,” ucapnya. (berbagai sumber)
Editor: Yayu
