WARTABANJAR.COM – Pemerintah dianggap terlalu memaksakan penggunaan APBN dengan mengobral insentif untuk pembangunan IKN, termasuk insentif pajak.
Mengenyampingkan pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, serta memprioritaskan rakyat dalam pemulihan ekonomi lebih mendesak.
Hal ini diungkap Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak ‘keukeuh’ dan jor-joran membangun IKN.
“Pemerintah merilis tingkat pertumbuhan ekonomi sangat baik, namun hal itu tidak tidak dirasakan rakyat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya pupuk bagi petani, dan naiknya biaya kebutuhan lainnya terus membebani rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, dikutip Sabtu (15/12/2023).
Baca Juga
Kemenkes Himbau Warga Lengkapi Vaksin Booster Jelang Nataru
Ia menambahkan, Pemerintah memang menggelontorkan dana untuk program bantuan sosial, namun itu hanya menyasar pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah.
Sementara berbagai insentif yang dikeluarkan, termasuk subsidi kendaraan listrik dinilai terlalu terfokus untuk 10 persen kelompok masyarakat teratas.
Bank Indonesia (BI) merilis data Survei Konsumen per Oktober 2023 yang menunjukkan banyak warga Indonesia harus menggunakan tabungannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, kalangan kelas menengah bawah yang rentan jatuh menjadi kelompok miskin, harus bergulat melawan kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
Bank Dunia memperkirakan sebanyak 40 persen penduduk Indonesia tergolong rentan untuk bisa jatuh miskin sewaktu-waktu.