WARTABANJAR.COM, BATULICIN - Penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) untuk mendorong pembangunan. Reformasi Birokrasi jadi kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global. Sedangkan SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Guna menerapkan hal tersebut, Pemkab Tanbu menggelar workshop percepatan dan penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP, pada Selasa, 11 sampai Rabu, 12 Desember 2023. Bertempat di Aula BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Workshop dibuka Bupati Tanbu Zairullah Azhar diwakili Sekda Ambo Sakka. Bupati dalam sambutannya disampaikan Sekda Ambo Sakka mengatakan menyambut baik dilaksanakannya Workshop tersebut. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Tanbu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Reformasi Birokrasi perlu peningkatan akselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional umumnya dan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu khususnya. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi perlu peningkatan agar bisa dirasakan masayarakat. Bupati berharap peserta workshop agar mampu meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan implementasi SAKIP. "Sehingga dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi daerah, terutama dalam menggapai cita-cita bersama demi terwujudnya Tanah Bumbu Bersujud Menuju Serambi Madinah." Terpisah, Kabag Organisasi Setda Tanbu Arif Rahman Hakim menambahkan tujuan umum dilaksanakan workshop yakni mendorong peningkatan pembangunan reformasi birokrasi dan SAKIP baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah. Juga memperkuat pemahaman kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja tentang peran perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian mendorong budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menyusun indikator kinerja dan penjenjangan kinerja dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Mendorong terciptanya sistem akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. "Tujuan khususnya yaitu setelah selesai mengikuti workshop percepatan dan penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP Kerja peserta diharapkan mampu memahami penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu." Arif mengatakan, materi kegiatan Workshop/Sosialisasi Budaya Kerja meliputi Percepatan Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan Reformasi Birokrasi, Percepatan dan Peningkatan Kualitas SAKIP, serta Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP. "Peserta workshop merupakan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemkab Tanah Bumbu, yaitu Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Perencanaaan dan Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian," ujarnya. Baca Juga 4 Rumah Terbakar di Tatah Belayung Banjarmasin Harapnya para peserta dapat memahami penyelenggaraan reformasi birokrasi dan terlibat aktif dalam upaya peningkatan kemajuan pelaksanaannya pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing. "Harapannya melalui kegiatan ini memberikan dampak yang kuat terhadap perbaikan penerapan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu," pungkasnya. Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan KMP LAN Makassar, dan Koordinator Penjaminan Mutu SAKIP Provinsi Kalsel.(Ddi) Editor Restu