WARTABANJAR.COM, JAKARTA - PT Pos Indonesia dipercaya untuk menangani distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024 baik domestik dan internasional.

Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia (Persero) sebagai official partner vendor logistik Pemilu tahun 2024.

Kepastian tersebut didapat usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Joemadi.

Faizal menjelaskan tentang kesiapan Pos Indonesia dalam mendukung distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024.

Pos Indonesia juga telah melakukan persiapan untuk memastikan ketepatan waktu dengan merencanakan rute secara detail dan melakukan persiapan.

Dua di antaranya adalah proses label katalog elektronik yang berkoordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Baca juga:

Menara K-Link Jakarta Terbakar Lantai 7 Hingga 16, Dua Orang Terluka

Faizal mengungkapkan bahwa Pos Indonesia tidak akan menjalankan tugas tersebut sendirian.

Pasalnya, ada Cluster Logistik yang terdiri dari perusahaan-perusahaan BUMN seperti KAI, Damri, Pelni, Pelindo, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Pos Indonesia.

Faizal sendiri terpilih untuk menjadi Ketua Project Management Office (PMO) dalam kluster logistik tersebut.

"Bahkan karena waktunya yang ketat dan membutuhkan banyak resource, bukan tidak mungkin Cluster PMO Logistik pun membutuhkan bantuan pihak ketiga atau swasta," kata Faizal.

Pos Indonesia telah menyiapkan lebih dari 10.000 armada darat yang terdiri dari sepeda motor, blind van, truk engkel, wingbox, serta melakukan kerja sama multimoda untuk transportasi logistik darat, laut, dan udara.

Selain itu, Pos Indonesia telah menetapkan lebih dari satu juta rute domestik dan lebih dari 200 negara tujuan di seluruh dunia untuk pemilih di luar negeri.

Faizal menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki jaringan kantor dan area kerja yang mencapai lebih dari 4.500 titik, serta sumber daya manusia yang tersebar di seluruh nusantara.

Pos Indonesia juga siap untuk mengintegrasikan sistem pelacakan yang dimilikinya dengan sistem yang digunakan oleh KPU (Sistem Informasi Logistik/SILOG KPU).