WARTABANJAR.COM – Sistem zonasi jadi polemik di berbagai daerah, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Masalah besar saat ini kita hadapi pada dunia pendidikan yaitu terkait zonasi, dimana orang-orang berlomba-lomba menggunakan berbagai macam cara yang kurang baik, kata lainya yang hanya numpang tinggal sementara. Dan juga persoalan data yang kurang signifikan,” demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Effendi, usai melakukan pertemuan di ruang pertemuan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2023).
Lanjut Politisi Partai Demokrat mengatakan, persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR RI.
“Kemarin sudah kita panggil Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat mengevaluasi secara menyeluruh,karena ini sudah berjalan antara satgas PPDB dan Ombudsman untuk itu Komisi X memberikan tenggang waktu sampai bulan Oktober. apabila permasalah ini cukup banyak, maka kami akan rubah dengan opsi lain,” jelasnya.
Adapun beberapa opsi antara lain dengan mengembakikan jalur prestasi lebih besar lagi, zonasi diperkecil sehingga tidak ada lagi orang berlomba-lomba mendekatkan rumahnya ke lokasi sekolah tertentu, namun harus dengan jalur prestasi.
Ditambahkan Legislator Dapil Jawa Barat II, bisa juga mengubah semua dan mengembalikan dengan sistem NEM atau tes. Sehingga siapapun yang masuk harus melalui ujian atau tes.
“Diharapkan dengan adanya beberapa opsi tersebut, diserahkan kembali kepemerintah guna melakukan pilihan. Mudah-mudahan untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya dah ada perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan,” tekannya.