Fraksi Golongan Karya (Golkar) tekankan Pemprov Kalsel untuk memperhatikan agar belanja daerah sesuai dengan kebutuhan, hal ini tentu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga dapat menekan inflasi yang tentunya akan memperbaiki terhadap Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Baca juga: Pemain Judi Togel, Pria Asal Pemurus Dalam Diamankan Polisi di Banyiur
Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dorong Pemprov Kalsel untuk menganalisa lebih mendalam dari sisi perencanaan, penganggaran, dan target terhadap APBD untuk mewujudkan penggunaan keuangan yang tepat sasaran.
Bagi Nasdem tak kalah penting untuk mewujudkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam setiap pembahasan dan penelaahan Raperda.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tegaskan Pemprov Kalsel harus lebih optimal lagi dalam mengembangkan potensi-potensi daerah agar pendapatan daerah selalu meningkat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Kalsel.
Fraksi Partai Amanat Nasioanl (PAN) sebagai mitra pemerintah sesuai dengan fungsinya terus berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong dan memotivasi pelaksanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dan sangat menyetujui bahwa Pemprov Kalsel harus memiliki Peraturan Daerah ini, karena selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, raperda tentang LPPA 2022 merupakan instrument perencanaan pembangunan dan pelayanan sebagai langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang di Provinsi Kalsel.
