Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ini berisi penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel tahun 2022 yang sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin menyatakan bahwa anggota DPRD akan berkomitmen untuk mengalokasikan waktu sebaik mungkin agar pembahasan hingga penetapan Ranperda bisa tepat waktu.
“Sebagai pembicaraan atau proses selanjutnya dilakukan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD maupun tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi pada rapat paripurna selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 25 Mei 2023, kita tuntaskan untuk banua kalimantan selatan,” pungkasnya. (edj)
Editor: Erna Djedi
