WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Petani di Kalimantam Selatan masih banyak yang belum mendapatkam haknya. Terlebih lagi pada tahun 2022 ini, banyaknya petani yang gagal panen lantaran serangan hama dan tanah yang tidak subur pasca banjir.

Diungkapkan Anggota Ombudsman RI, Yeja Hendra Fatika saat menghadiri jumpa pers Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (4/11) kemarin.

Dalam konferensi pers tersebut, dia juga menyampaikan, permasalahan yang terjadi di sektor pertanian kalsel yakni pemupukan yang tidak efektif pasca banjir yang kerap terjadi.

Maka penanganan permasalahan banjir ini sangat perlu ditangani oleh pemerintah daerah, karena kalau tidak di antisipasi maka akan sangat berbahaya.

"Kalau IKN pindah, Kalsel bisa menjadi sumber penyalur pangan. Oleh sebab itu, kami meminta Gubernur lebih serius menangani permasalahan banjir, sehingga tidak menjadi penyebab gagalnya panen para petani," ujar Yeka.

Yeka juga menyoroti program penyaluran pupuk subsidi yang rencana awalnya akan disalurkan pada 1 Oktober 2022, yang kemudian ditunda ke awal tahun 2023.

Pasalnya, di Kalsel sendiri terdata sebanyak terdapat 310 ribu orang petani, namun hanya sebanyak 205 ribu orang yang mendapatkan kartu tani.

Dijelaskannya, artinya hingga sampai saat ini masih ada sekitar 105 ribu petani yang tida memiliki kartu tani tersebut.

"Ini juga harus benar-benar dikawal dan dicermati, apakah kartu tani yang dibagikan ke sebanyak 205 ribu petani tersebut masih aktif atau tidak," ucap Yeka.

Yeka meminta agar adanya evaluasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani ini.

"Kalau tidak bisa didistribusikan secara serentak pada januari 2023 maka harus dicari metode lain lagi," ujar Yeka.

Selain itu, menurutnya ntuk petani yang belum mendapatkan kartu tani, juga harus ada alterntif lain untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Tentunya koordinasi Dinas Pertanian dengan Himbara harus benar-benar dilakukan agar pupuk bersubsidi bisa benar-benar tersalur pada 2023.