WARTABANJAR.COM, BATULICIN - Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Web Defacement digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosp) di Ruang Rapat Mahligai Iman, Kantor Bupati Tanah Bumbu, di Batulicin, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi ancaman keamanan siber. 

Bupati Andi Rudi Latif diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, M. Yamani mengatakan transformasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Situs pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi wajah pemerintah di ruang digital, sarana pelayanan publik, media transparansi, dan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Namun, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, ancaman terhadap keamanan siber juga semakin meningkat.

Baca Juga Korban Jatuh di Perairan Bunati Tanah Bumbu Ditemukan 3 Mil dari Lokasi

Baca Juga Lahan Tidur Disulap Jadi Sawah Produktif, Petani Tabalong Harapkan Program Cetak Sawah Berlanjut

Salah satu ancaman yang kerap terjadi adalah web defacement, yaitu aksi peretasan yang mengubah tampilan halaman website tanpa izin.

Tindakan ini tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta berpotensi membuka celah terhadap ancaman keamanan yang lebih besar.

Ia berharap melalui bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya. 

Menurutnya, keamanan siber harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi.

“Keamanan siber harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh aparatur dalam menjaga aset informasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan seluruh website dan sistem informasi pemerintah secara profesional dengan memenuhi standar keamanan yang baik serta didukung sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi berbagai ancaman siber.