WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur konsultasikan program perumahan nasional (Perumnas) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perumahan rakyat, H Sahrujani, mengemukakan itu melalui WA-nya sebelum rombongan Komisinya berkonsultasi dengan Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
“Kita perlu membicarakan atau mengetahui program Perumnas tersebut dan alokasi untuk provinsi kita yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota,” ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, pembangunan perumahan dari program Perumnas itu sudah standar layak huni.
“Sedangkan provinsi kita masih banyak warga masyarakat yang membutuhkan perumahan layak huni. Tentunya dengan harga yang terjangkau masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah,” ujar mantan Ketua DPRD HSU tersebut.
“Salah satu urgensinya kita berkonsultasi tentang Perumnas tersebut dengan Kementerian PUPR yaitu bagaimana cara agar Kalsel mendapatkan jatah rumah murah dan layak huni yang juga merupakan kebutuhan pokok bidang papan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pada kesempatan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah provinsi, 10 – 12 Juni 2021, anggota Komisi III DPRD Kalsel terbagi tiga kelompok yaitu ada pula yang studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim) serta tetangga/Kalimantan Tengah (Kalsel).