WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggaran tiga lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diusulkan agar menjadi satu saja.
Terutama di wilayah-wilayah terluar seperti di Maluku Utara ini, pasalnya para penegak hukum ketika bertugas sangat kesulitan aksesnya karena melewati jalur laut dan berbiaya sangat mahal.
Usulan itu, disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun.
“Oleh karena itu saya memberikan saran perlu adanya pemikiran pada tingkat pusat bahwa anggaran-anggaran lembaga terkait itu pendanaannya disatukan saja. Saya pernah dahulu ketika masih berdinas sebagai polisi di Ambon, saat melakukan proses penegakkan hukum saya menggunakan kapal, didalamnya ada Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan Hakim pengadilan,” ujar Adang saat mengikuti Tim Kunker Komisi III DPR rapat kerja dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ternate, Selasa (21/2/2023)
Politisi F-PKS ini menilai, dengan begitu proses peradilan tetap bisa berjalan, sehingga kehadiran negara disuatu daerah walaupun geografinya begitu sulitpun tetap ada.
“kita harus membantu lembaga atau kementerian penegak hukum untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yg berhubungan geografi,” imbuh Adang.
Selain itu, menurut Legislator Dapil DKI Jakarta III ini, pihaknya mendukung usulan penambahan gaji atau tunjangan untuk para pegawai.
“Kemarin mereka menuturkan biaya transportasi untuk mereka berangkat ketempat kerja sekitar Rp150 ribu per hari, jika ditotal perbulan Rp3 juta hanya untuk biaya transport, padahal gaji mereka hanya sekitar Rp6 juta,” ujarnya.