WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Rapat Koordinasi Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Selatan digelar, untuk memperkuat sinergi serta tata kelola pengadaan pemerintah, di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari, Rabu (29/07/2026).

Kegiatan tahunan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Laut, HM Zazuli, dengan mengusung tema "Sinergi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Selatan 2026: Mewujudkan UKPBJ Proaktif, Manajemen Risiko Kontrak Strategis, dan Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan".

Agenda tersebut diikuti jajaran UKPBJ kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan LKPP Republik Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahan pembukaannya, HM Zazuli menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen vital dalam mendorong keberhasilan pembangunan di daerah.

"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Zazuli.

Zazuli menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, LKPP, APIP, dan seluruh pihak terkait, menjadi kunci utama dalam membangun sistem pengadaan yang modern, terintegrasi, serta berorientasi pada hasil.

Baca Juga: Capaska Tanah Laut Masuki Pemusatan Diklat Guna Matangkan Persiapan Pengibaran Merah Putih HUT Ke-81 RI

Baca Juga: Pengunjuk Rasa Beri Perwakilan PLN Banjarmasin Batu Bara Gratis, General Manager Kalselteng Siap Mundur

Sementara itu, perwakilan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan, Munazir Hadrani, menyoroti keterikatan erat antara proses pengadaan dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"Hampir seluruh kegiatan pemerintah melibatkan pengadaan barang/jasa. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan publik, dan sektor lainnya akan bersentuhan dengan proses pengadaan," kata Munazir.

Melalui penyelenggaraan RAKORTEK ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pengadaan barang/jasa, demi mewujudkan tata kelola yang profesional dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com/Gazali)