Pelda Martiman menambahkan bahwa status penangguhan ini bersifat sementara dan dapat dicabut apabila pihak pengelola telah merampungkan seluruh kewajiban administrasinya.

"Status Suspend bersifat sementara pihak pengelola dapur dapat kembali aktif beroperasi secara normal setelah mereka menyusun, mengirimkan dan menyelesaikan administrasi serta format subtansi LPDH kepada pihak BGN," tegasnya.

Kebijakan penghentian sementara ini menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dalam menyukseskan program prioritas nasional. Pemerintah pusat dan daerah kini mendesak para pengelola dapur untuk segera merapikan laporan harian agar distribusi makanan bergizi bagi masyarakat di Tanah Laut dapat kembali berjalan tanpa hambatan berarti. (Wartabanjar.com)