WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - “APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat."

Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman seusai pertemuan antara Banggar DPRD Kalsel dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Diungkapkan pula oleh Alpiya Rakhman, pertemuan tersebut merupakan ajang koordinasi untuk membahas penguatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

"APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucapnya.

Baca Juga: Akhirnya, U-turn Handil Bakti Batola Akan Dibuka Usai Kesepakatan di RDP DPRD Kalsel

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kalsel Ingatkan APBD 2027 Fokus Kebutuhan Masyarakat

 Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.

“Kita juga memasuki pembahasan 2027, kita minta masukan sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi tang bereda ada perubahan Permendagri yaitu acuan dalam penyusunan APBD,” lanjut Alpiya.

Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPRD Kalsel memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan. 

Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Terkait evaluasi APBD Perubahan 2026, Alpiya menyatakan DPRD kalsel memberi perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.