WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya dalam memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok serta memprioritaskan perlindungan perempuan dan anak.

Hal ini terungkap melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dari Ruang Rapat Barakat, Setda Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (14/9/2026).

Pertemuan virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via Zoom Meeting ini diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk membahas langkah strategis penanganan inflasi daerah sekaligus penandatanganan kesepakatan perlindungan sosial.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Masturi, S.STP, hadir langsung memimpin jajaran pejabat Pemkab Tanah Laut dalam agenda nasional tersebut.

Forum koordinasi nasional tersebut menekankan eksekusi kebijakan pembangunan berbasis Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: Fauji Sudah Dua Hari Mencari Kabar Tujuh Anggota Keluarganya

Baca juga: Update Daftar Nama Korban Selamat Termasuk Kapten Kapal Virgo

Pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan turut disokong melalui perluasan jangkauan promosi serta penyediaan layanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa.

Progres validasi dan verifikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di pelbagai daerah juga menjadi agenda krusial.

Koperasi ini diproyeksikan sebagai instrumen vital dalam mengokohkan fondasi ekonomi perdesaan sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas pangan masyarakat.

Sebagai pemungkas rangkaian acara, disepakati penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SKB ini menjadi payung komitmen lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memperketat perlindungan perempuan dan anak, termasuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut. (Wartabanjar.com).