WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026, di Aula BKPSDM Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Senin (24/08/2026).

Pemkab Tabalong mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pelatihan, mulai dari BKPSDM, narasumber, widyaiswara, hingga para peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Dalam sambutannya, Bupati Tabalong yang dibacakan Sekretaris Daerah Hj Hamida Munawarah, menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak sekadar menjadi tahapan untuk memperoleh sertifikat. 

Lebih dari itu, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh peserta diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Pelatihan ini tentu bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah tahapan atau mendapatkan sertifikat. Yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari," ujar Hamida.

Menurutnya, pejabat pengawas memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing perangkat daerah berjalan secara efektif.

Karena itu, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam memimpin, mengelola pekerjaan, membangun komunikasi, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

Baca Juga: Harga Sejumlah Bahan Pokok di Pasar Tanjung Naik, Terdampak Kemarau

Baca Juga: Kemarau Panjang di Tabalong Mulai Ancam Sektor Pertanian, Bupati Waspadai Gangguan Ketahanan Pangan

Sekda juga mengingatkan para pejabat pengawas, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Semakin besar tanggung jawab yang diberikan, semakin besar pula komitmen yang harus ditunjukkan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jabatan adalah amanah. Karena itu, semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, semakin besar pula komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Ditambahkannya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga terus berkembang. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif.

Untuk itu, kompetensi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan mampu memberikan dampak nyata, terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah.