WARTABANJAR.COM, TANJUNG — Dampak musim kemarau panjang di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mulai diwaspadai tidak hanya terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga sektor pertanian dan perkebunan.

Jika tidak segera diantisipasi, kekeringan dikhawatirkan mengganggu produksi pangan dan berdampak terhadap pasokan serta harga kebutuhan masyarakat.

Menurut HM Noor Rifani, Bupati Tabalong, kondisi kekeringan perlu segera dipetakan secara menyeluruh. 

Pemetaan tidak hanya menyangkut wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, tetapi juga lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak.

Karena itu, camat, pemerintah desa, dan dinas terkait diminta mengidentifikasi wilayah yang mulai mengalami dampak kekeringan.

"Jangan sampai nanti ini mengganggu supply terkait dengan ketahanan pangan. Kalau ini terganggu, maka ini akan menjadi inflasi," ungkap H Fani, Sabtu (22/08/2026).

Bupati mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, apabila kekeringan semakin meluas.

Baca Juga: Siram Jamas Resik Saliro, Tradisi Mandi Pengantin Jawa di Tabalong yang Masih Lestari

Baca Juga: Polres Tabalong Tahan Warga Belimbing Raya Pembawa 25 Paket Sabu

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada lahan pertanian dan perkebunan, agar dampak kekeringan terhadap produksi dapat ditekan.

Menurut orang nomor satu di Tabalong ini, pemerintah daerah dapat menyiapkan suplai air bersih, apabila terjadi kekeringan di desa-desa maupun wilayah lainnya yang membutuhkan.

Langkah tersebut dinilai penting, karena terganggunya produksi pertanian dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan pangan di daerah.

Sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan, berkurangnya pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas, dan pada akhirnya memberi tekanan terhadap inflasi.

H Fani menambahkan, dari hasil rapat koordinasi bersama BPBD dan SKPD terkait lainya akan menjadi bahan, dalam menyusun langkah mitigasi kekeringan di masing-masing wilayah.

Koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah, dinilai penting agar kondisi di lapangan dapat segera diketahui.