Pemprov Kalsel juga mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota, untuk memanfaatkan sistem peringatan dini atau early warning system, yang telah dibangun Pemprov Kalsel.

Sistem tersebut dapat diakses melalui kawalinflasi.kalselprov.go.id, untuk mendeteksi komoditas yang mengalami tren kenaikan harga selama tujuh hari berturut-turut, serta memiliki tingkat volatilitas tinggi.

“Terutama untuk komoditi bahan pangan pokok. Kalau bicara emas dan BBM mungkin itu intervensi nasional. Yang bisa kita intervensi hanya harga pangan,” ungkap Eddy.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan.

Eddy berharap Bulog dapat memperkuat pasokan sejumlah kebutuhan pokok, khususnya beras, gula, dan minyak goreng.

“Beras adalah penyumbang inflasi tertinggi kedua selain emas perhiasan. Harapan kami Bulog tetap masif, kuota Kalimantan Selatan kalau bisa dimaksimalkan sehingga harga bahan pokok utamanya beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya bisa jalan,” tuturnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel mendorong kabupaten/kota yang mengalami kekurangan pasokan komoditas pangan, seperti bawang merah, untuk mengaktifkan Gerakan Pangan Murah, serta memperkuat kerja sama antardaerah.

Menurut Eddy, kerja sama tersebut penting karena setiap daerah memiliki kondisi produksi dan kebutuhan pangan yang berbeda.

“Kita lihat kabupaten kota ada yang berlebih dan ada yang kurang. Mudah-mudahan ada keseimbangan dengan kerja sama antardaerah tersebut,” pungkasnya. (Wartabanjar.com)