WARTABANJAR.COM, TANJUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menggelar Entry Meeting Evaluasi Atas Kemudahan Perizinan di Bumi Sarabakawa, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong tersebut dihadiri Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Sekretaris Daerah Hj Hamida Munawarah, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Ayi Riyanto, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan.

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto mengatakan, evaluasi kali ini difokuskan pada kemudahan perizinan di sektor perkebunan.

"Adapun fokus utama pada perizinan di Tabalong ini adalah di bidang perkebunan, karena ini sesuai dengan perintah dari pimpinan di pusat bahwa saat ini kita fokus ke perkebunan dulu," ujar Ayi.

Menurut dia, evaluasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong kemandirian Indonesia di sektor perkebunan.

Karena itu, BPKP memastikan proses perizinan perkebunan telah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Baca Juga Mayat Pria Tergeletak di Areal Karhutla Liang Anggang, Polres Banjarbaru Telusuri Identitasnya

Baca Juga Ada 127 Bangunan dalam 100 Meter Persegi, Pengamat UNU Kalsel Nilai Banjarmasin Makin Semrawut

"Kita memastikan bahwa perkebunan itu perizinannya sudah benar dan memang diperuntukkan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia," katanya.

Ayi menjelaskan, tahapan awal evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan untuk melihat pelaksanaan perizinan di daerah.

Ia meminta seluruh OPD terkait mendukung proses evaluasi dengan menyiapkan data yang dibutuhkan.

"Karena efektivitas dari sebuah evaluasi itu dari data dulu. Setelah datanya lengkap dan valid, itu bisa membawa kita pada penyelesaian masalah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf mengatakan evaluasi terhadap kegiatan investasi di bidang perkebunan saat ini telah memasuki tahap awal.

Data awal, kata dia, disiapkan sejumlah OPD terkait, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Inspektorat.