WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Lagi-lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Sejak Januari hingga September 2026, sudah sebanyak 13 kepala daerah yang terjaring OTT KPK.

Terbaru, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sulut, Sirajudin Lasena yang diciduk penyidik KPK, Senin (21/9/2026).

Saat ini Sirajudin Lasena sedang menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta terkait kasus dugaan suap.

Ia menjadi kepala daerah ke-13 terjaring OTT KPK dalam rentang waktu Januari hingga September 2026 ini.

Mereka terdiri atas satu wali kota dan 12 bupati.

Dari daftar itu, provinsi yang kepala daerahnya terbanyak terkena OTT KPK adalah Jateng.

Ada lima bupati yang sudah dijebloskan ke penjara oleh Lembaga antirasuah tersebut.

Berdasar daftar itu pula, tidak ada kepala daerah dari Kalimantan yang terkena OTT KPK, setidaknya selama 8 bulan terakhir ini.

Baca Juga: KPK Geledah 8 Lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kasus Eks Kepala KPP Mulyono

Baca Juga: UIN Antasari Banjarmasin Desak Kecelakaan Kapal Virgo Dievaluasi, Dua Alumni Jadi Korban Meninggal

DAFTAR KEPALA DAERAH TERJARING OTT KPK, JANUARI-SEPTEMBER 2026

1.Wali Kota Madiun, Jatim: Maidi (19 Januari 2026)

Kasus Dugaan fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta menerima gratifikasi 

2. Bupati Pati, Jateng: Sudewo (19 Januari 2026)

Kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa 

3. Bupati Pekalongan, Jateng: Fadia Arafiq (3 Maret 2026)

Kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan 

4. Bupati Rejang Lebong, Bengkulu: Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)

Kasus Dugaan suap ijon proyek 

5. Bupati Cilacap, Jateng: Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)

Kasus dugaan pemerasan dan penerimaan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari Raya (THR) 

6. Bupati Tulungagung, Jatim: Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)

Kasus dugaan pemerasan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) 

7. Bupati Muara Enim, Sumsel: Edison (8 Juni 2026)

Kasus dugaan suap proyek pengadaan dan manipulasi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

8. Bupati Kuantan Singingi, Riau: Suhardiman Amby (30 Juni 2026)

Kasus dugaan suap terkait jabatan sekretaris daerah