WARTABANJAR.COM, BATULICIN –
Ekspose Tengah Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 digelar di Ruang Rapat Sinergi Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan digelar dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu melalui kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).

Tujuannya, memperkuat fondasi pembangunan daerah yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Sebagaimana arahan dari Bupati Andi Rudi Latif, kegiatan yang dipimpin Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, M. Untung, tersebut melibatkan perangkat daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.

Para peserta membahas dan mencermati rancangan indikator, metodologi, sumber data, serta mekanisme pengukuran Indeks Kesalehan Sosial.

Baca Juga Delapan Tersangka Sabu dan Pembunuhan Tiga Polisi di Katingan Kalteng Positif Narkoba

Baca Juga Jadikan Anggota Tersangka Penyelundupan Senpi ke Lapas, Kapolda Kalteng Tak Mau Sebut Nama

M. Untung mengatakan Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial merupakan salah satu tahapan strategis dalam mendukung pencapaian indikator tujuan Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029.

"Indeks ini disusun sebagai instrumen untuk memotret kondisi dan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara objektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah," ucapnya.

Ia menambahkan, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum menjadi bagian penting dalam menyempurnakan instrumen pengukuran agar mampu menggambarkan kondisi sosial masyarakat Tanah Bumbu secara lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Penyusunan indeks ini bukan sekadar menghasilkan angka statistik. Lebih dari itu, Indeks Kesalehan Sosial diharapkan menjadi alat evaluasi dan dasar perumusan kebijakan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan daerah mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang harmonis, peduli, toleran, taat terhadap nilai-nilai sosial, serta memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong," ucap M. Untung.

Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan sosial.