Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Nor Ilmi, mengatakan pelatihan tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan PPRG dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah.
Menurut Nor Ilmi, hasil pelatihan akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga perspektif gender menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.
BACA JUGA: Pemkab HST Perkuat Komitmen PUG Lewat Evaluasi Mandiri
BACA JUGA: Pemkab HST Gelar Bimtek PPRG, Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif Berkeadilan
“Melalui penguatan kapasitas ini, perspektif gender diharapkan semakin terintegrasi dalam setiap kebijakan strategis pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain memperkuat penyusunan program dan anggaran, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Hasilnya diharapkan dapat mendukung peningkatan penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif. (wartabanjar.com/Adew*)
Editor: Yayu
