WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sinergi dengan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan, terutama setelah peristiwa perkawinan yang menjadi dasar pembaruan data administrasi.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keagamaan dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan di Aula Rumah Kaca, Bukit Bintang Park and Resort, Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Yudi, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

"Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan aset penting bagi pemerintah daerah," ujarnya.

Karena itu, ia menilai tertib administrasi kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: Tolak Mafia Solar dan Pengelola SPBUN, Ratusan Nelayan Kuala Tambangan Pasang Spanduk Perlawanan di Tanah Laut

Baca Juga: Antisipasi Hama dan Kendala Cuaca Jelang Panen, Polsek Jaro Tabalong Awasi Tanaman Jagung Pakan Warga Desa Muang

"Tertib administrasi kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Salah satu upaya yang terus diperkuat ialah kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mencatatkan setiap peristiwa perkawinan.

"Setiap perkawinan yang tercatat secara resmi menjadi dasar pembaruan data kependudukan, mulai dari penerbitan Kartu Keluarga, perubahan status pada KTP elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya," jelas Yudi.

Menurutnya, pencatatan perkawinan juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum sekaligus mempermudah akses berbagai layanan publik.

"Selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak, pencatatan perkawinan juga mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik," ucapnya.

Yudi juga mengapresiasi inovasi PAKULIH ANAM yang telah dijalankan sejak 2023 sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kementerian Agama.