WARTABANJAR.COM, BARABAI– Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Meski kemampuan fiskal daerah diproyeksikan menurun, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi pelayanan dasar serta menjalankan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Samsul Rizal saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis (9/7/2026).

Dalam pemaparannya, pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,46 triliun, atau lebih rendah dibanding target APBD Tahun Anggaran 2026.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diperkirakan meningkat menjadi Rp259,14 miliar.

Menurut Samsul Rizal, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih cermat menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.

“Orientasi utama kita memastikan terpenuhi urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar publik, serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sasaran pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah harus benar-benar bijak dalam menentukan arah pembangunan, mengingat struktur belanja daerah masih didominasi pengeluaran operasional.

BACA JUGA: DPRD HST Ungkap Sejumlah Kendala Pengelolaan Aset Daerah

BACA JUGA: DPRD HST Ingatkan Risiko Defisit APBD 2025, Sampaikan 7 Rekomendasi LKPJ

“Kita dituntut untuk benar-benar tajam dan bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” kata Samsul Rizal.

Bupati menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2027 adalah Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Berkesinambungan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berakhlak.

Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga fokus utama, yakni meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, memperkuat struktur serta kinerja perekonomian daerah yang inklusif, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.