WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut yang membahas agenda penyampaian Raperda, pandangan umum fraksi, hingga jawaban kepala daerah dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto bersama Wakil Bupati, H.M. Zazuli di Ruang Rapat DPRD Tala pada Rabu (17/6/2026).

Dalam forum tersebut, dinamika pencapaian kinerja dan tantangan fiskal ke depan menjadi sorotan utama.

Bupati Rahmat Trianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh legislator atas sinergi yang terbangun selama tahun anggaran 2025.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keharmonisan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dia juga memandang kritik serta saran dari dewan sebagai instrumen krusial penyempurnaan kebijakan.

Dalam pemaparannya, Rahmat secara terbuka mengakui beberapa target program strategis pemerintah daerah belum terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, program penyediaan rumah layak huni masih menyisakan kekurangan target, begitu pula dengan program cetak sawah yang terhambat kendala lapangan serta faktor cuaca.

"Kami telah mencatat seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua saran dan kritik tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan ke depan," ujarnya.

Langkah antisipatif turut ditekankan bupati mengingat adanya proyeksi penurunan anggaran daerah pada tahun 2027 mendatang.

Guna menghadapi tantangan fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituntut bergerak cepat mengoptimalkan sektor potensial seperti pariwisata demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA: Minim Anggaran, Reses DPRD Tanah Laut di Desa Panggung Kini Selektif Pilih Usulan

BACA JUGA: DPRD Tanah Laut Sahkan Dua Raperda Strategis, Pajak Daerah Direvisi, Layanan Kesehatan Diperkuat

Selain fokus pada PAD, reformasi birokrasi terus dikebut melalui akselerasi digitalisasi tata kelola keuangan hingga ke tingkat desa demi menjamin transparansi.

Terkait akuntabilitas, Pemkab Tanah Laut berkomitmen penuh menuntaskan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi memperbaiki catatan administratif, meski daerah ini kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).