WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Keterbatasan anggaran memaksa para wakil rakyat untuk memutar otak dalam menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang digelar di Desa Panggung, Senin (27/04/2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh tiga legislator, yakni Hidayat Noor (PDIP), Lutfi Wardhana (PPP), dan Ganti Bonata Tinambunan (PKB).

Baca Juga Jaringan Surabaya-Banjarbaru Terbongkar, Polisi Sita 1,6 Kg Sabu di Pelabuhan Trisakti

Fokus utama diskusi bukan lagi sekadar menampung daftar keinginan warga, melainkan menyaring usulan mana yang paling mendesak untuk segera dieksekusi.

Hidayat Noor menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.

Mengingat dana pokok pikiran (pokir) yang terbatas, evaluasi terhadap aspirasi lama jauh lebih realistis dilakukan daripada menambah daftar usulan baru yang berisiko tidak terakomodasi.

“Kenapa saya tidak menerima aspirasi? Karena saya mengevaluasi aspirasi-aspirasi yang disampaikan kemarin. Ulun (saya) kalau menerima lagi, kemungkinan besar tidak ter-cover,” ujarnya.

Hidayat menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memaksa dewan untuk menerapkan skala prioritas yang ketat.

Sektor-sektor vital seperti infrastruktur tani dan fasilitas pendidikan akan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang langsung dirasakan publik.

“Jadi kami yang mungkin akan melaksanakan nanti yang urgen. Yang urgen artinya masyarakat ini sangat membutuhkan, entah itu di pertanian, entah itu jalan di pemukiman, atau itu di pihak sekolah atau pendidikan,” lanjutnya.

Meski jalur pokir memiliki limitasi, para anggota dewan berkomitmen untuk tetap memperjuangkan kepentingan desa melalui jalur birokrasi lainnya.

Mereka akan mengawal agar usulan warga masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Usulan pemerintah desa itu akan kami kawal sehingga di Renja Kabupaten itu juga tertera usulan-usulan tersebut, bukan di pokir saja,” katanya.

Secara kolektif, ketiga legislator tersebut menyepakati bahwa perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan drainase di Desa Panggung, menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.