“Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan,” ujarnya.
Langkah tersebut diambil, setelah terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang memanfaatkan celah pada sistem barcode pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
BPH Migas juga mengevaluasi penggunaan QR Code untuk instansi maupun sektor industri, menyusul pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan.
Wahyudi menegaskan, truk-truk tangki yang disita aparat dalam kasus tersebut, ternyata bukan mitra resmi Pertamina maupun BPH Migas.
“Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ dikasih label barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh transportir resmi memiliki identitas perusahaan yang jelas, serta dilengkapi surat jalan resmi dari Pertamina yang dapat ditelusuri mulai dari asal pengiriman, SPBU tujuan, hingga lokasi distribusi BBM.
Meski begitu, BPH Migas mengakui adanya celah yang dimanfaatkan jaringan tertentu untuk mengumpulkan BBM subsidi dari sejumlah SPBU, sebelum ditampung di kendaraan tangki.
Karena itu, pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. (Wartabanjar.com)
