WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Komisi II DPRD Tabalong menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan perbankan daerah, khususnya pada tubuh BPR Tabalong.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPRD Tabalong dengan pihak BPR pada 5/6/2026 di Ruang Rapat Pimpinan lantai 1 Gedung Graha Sakata, kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, menyoroti masih adanya posisi Dewan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dituntaskan melalui mekanisme seleksi yang jelas.
“Saat ini masih Plt sifatnya, masih dalam proses. Untuk menduduki jabatan tersebut melalui tahapan tes. Tentu kita minta jadwal yang jelas,” ujarnya pada wartabanjar.com, Sabtu (6/6/2026).
Winarto menegaskan, dalam pengelolaan sektor perbankan, aspek profesionalisme harus menjadi prioritas utama dan bebas dari kepentingan di luar kepentingan lembaga.
Baca Juga Polisi Amankan Dua Kelompok Remaja Tawuran di Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin
“Profesionalisme harus dikedepankan, lepaskan dari berbagai kepentingan. Kalau manajemen terisi dan sehat maka ke depan BPR bisa bersaing dengan bank-bank konvensional milik pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk lebih fokus menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi jajaran manajemen BPR. Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
“Prosedur harus ditempuh dengan benar,” katanya.
Dari hasil rapat tersebut, Winarto juga mengungkapkan sejumlah informasi terkait penyaluran penyertaan modal daerah. Dari total Rp18 miliar yang ditanamkan pemerintah daerah, hingga Mei 2026 telah tersalurkan sekitar Rp5,5 miliar untuk sektor petani dan pelaku UMKM.
